Oleh: Admin_Zeroo
Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, seorang Pelapor Khusus PBB diizinkan masuk ke tanah Papua.
Namanya Albert Kwokwo Barume. Orang Kongo, Afrika. Dia bukan aktivis Papua. Dia adalah utusan resmi Dewan HAM PBB di Geneva.
Dia datang 3-11 Juli 2025. Ke Jakarta, Bogor, dan ke Merauke. Dia duduk dengan mama-mama Malind di atas tanah yang sudah jadi lumpur karena buldozer.
Dan apa yang dia bawa pulang ke Geneva untuk lapor ke dunia?
Satu kalimat yang menghancurkan narasi Jakarta:
"The biggest issue in West Papua is lack of recognition of Indigenous Peoples."
Masalah terbesar di Papua adalah Indonesia tidak mengakui Orang Papua sebagai Masyarakat Adat.
Jakarta punya alasan aneh: "Semua warga negara Indonesia adalah pribumi, jadi tidak ada masyarakat adat."
Bagi Barume, ini bukan alasan hukum. Ini adalah akar dari semua kekerasan.
Karena kalau negara tidak mengakui ko sebagai Masyarakat Adat, maka:
- Tanah ko bukan tanah adat, jadi bisa diambil negara.
- Hutan sagu ko bukan sumber hidup, jadi bisa dibabat jadi kebun tebu.
- Sagu, ikan, dan rusa ko bukan makanan, jadi ko harus makan beras impor. Barume sebut ini Gastrocolonialism - Penjajahan Lewat Perut.
Data yang dia bawa ke PBB bukan main-main:
- 2 JUTA HEKTAR tanah adat di Merauke sudah diberi izin kepada PT Global Papua Abadi, PT Murni Nusantara Mandiri, dan perusahaan lain. Itu setara dengan setengah Pulau Papua Nugini.
- 40 kampung adat, 50.000 orang - suku Malind, Maklew, Yei, Khimaima - kehilangan akses ke hutan, rawa, dan sungai.
- 22.272 hektar hutan dibabat hanya dalam 6 bulan (Jan-Jun 2025).
- 9 Pelapor Khusus PBB sudah kirim surat protes resmi ke Indonesia (AL IDN 1/2025) pada Maret 2025. Tapi izin baru tetap keluar.
Dan yang paling mengerikan yang dia catat: Buldozer di Merauke dikawal tentara bersenjata semi-otomatis. Kepala suku Kwipalo diintimidasi setelah menolak perusahaan. Kepala suku Moiwend didatangi tentara di rumahnya setelah melapor ke Komnas HAM.
Di Geneva, Barume bilang: Pemerintah Indonesia menjawab surat kami dengan menyangkal pelanggaran. Tapi di lapangan, laporan intimidasi terus kami terima.
Kenapa laporan ini penting?
Karena selama ini Jakarta bilang ke dunia: "Papua itu urusan dalam negeri, kami sudah bangun jalan, kami sudah bangun puskesmas."
Barume jawab dari Geneva: Pembangunan tanpa pengakuan hak adalah penjajahan. Anda tidak bisa membangun di atas tanah orang sambil bilang orang itu tidak ada.
Laporan ini sekarang sudah resmi jadi dokumen PBB Sidang HRC ke-63 Geneva September 2026. Artinya, setiap negara anggota PBB sudah baca.
Untuk kami di Help West Papua, ini bukan lagi soal minta merdeka atau tidak. Ini soal fakta:
Kalau negara masih menolak mengakui keberadaan pemilik tanah, maka rumah tangga ini memang tidak akan pernah damai.
Mama Papua tidak butuh belas kasihan. Mama Papua butuh pengakuan.
Sumber: UN WebTV HRC63 Geneva, UNSR Albert Barume Statement July 2025 & AL IDN 1/2025, Human Rights Monitor September 2026.
#WestPapua #IndigenousPeoples #UNHRC #Merauke #FoodEstate #HelpWestPapua
