Oleh Pita Ligaiula di Koror, Palau, 28 Agustus 2026
Para pemimpin Forum Kepulauan Pasifik diharapkan menerima informasi terbaru tentang upaya memfasilitasi kunjungan Komisioner Hak Asasi Manusia PBB ke Papua Barat ketika mereka bertemu di Palau minggu depan.
Wakil Sekretaris Jenderal Forum, Esala Nayasi, mengatakan bahwa Sekretariat Forum telah membahas langkah selanjutnya dengan Kelompok Pelopor Melanesia (Melanesian Spearhead Group/MSG), menyusul keputusan para Pemimpin tahun lalu untuk memfasilitasi kunjungan hak asasi manusia PBB dengan berkonsultasi dengan MSG.
“Kami belum mengambil keputusan, tetapi para pemimpin sudah. Kami perlu bekerja sama dengan Melanesian Spearhead Group dalam hal ini,” kata Nayasi kepada para jurnalis Pasifik di Palau.
Dia mengatakan bahwa diskusi telah diadakan minggu ini dengan Direktur Jenderal MSG yang baru dilantik, Dr. Anna Naupa, tentang bagaimana memajukan masalah ini.
“Kami telah berdiskusi awal pekan ini dengan Direktur Jenderal MSG mengenai pendekatan ke depannya,” katanya.
Para pemimpin forum juga telah menunjuk dua utusan khusus untuk membantu keterlibatan regional dengan Indonesia terkait Papua Barat.
Utusan khusus tersebut adalah Perdana Menteri Fiji Sitiveni Rabuka dan Perdana Menteri Papua Nugini James Marape.
Nayasi mengatakan penunjukan utusan khusus tersebut merupakan bagian dari upaya untuk memajukan isu tersebut dan menyediakan saluran regional untuk berdialog dengan Indonesia.
Dia mengatakan para pemimpin mungkin akan menerima informasi terbaru minggu depan mengenai kemajuan yang telah dicapai sejak keputusan mereka tahun lalu.
Komunike Para Pemimpin Forum 2025 menyerukan upaya untuk memfasilitasi kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia ke Papua Barat pada tahun 2026, melalui utusan khusus yang ditunjuk dan dalam konsultasi dengan MSG.
Nayasi mengatakan pekerjaan masih berlangsung.
“Komunike itu sebenarnya mengatakan untuk memfasilitasi kunjungan para utusan tersebut pada tahun 2026 kapan pun mereka ingin pergi. Jadi itulah diskusi yang sedang berlangsung saat ini,” katanya.
Ia mengatakan bahwa kedatangan Direktur Jenderal MSG yang baru memberikan kesempatan bagi Forum dan MSG untuk memperkuat koordinasi dalam masalah ini.
“Dan sekarang dengan dimulainya pekerjaan oleh Direktur Jenderal, kami sangat menantikan bagaimana kami dapat melanjutkan hal itu,” kata Nayasi.
Isu Papua Barat tetap berada dalam agenda regional Forum, dengan para anggota terus membahas masalah hak asasi manusia dan keterlibatan dengan Indonesia.
Nayasi mengatakan Sekretariat Forum akan terus bekerja sama dengan MSG dan dua utusan khusus saat para pemimpin mempertimbangkan masalah ini di Palau minggu depan.
SUMBER: PACNEWS
---
Esala Nayasi menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Deputy Secretary General) bidang Kebijakan Strategis dan Pemrograman di Sekretariat Forum Kepulauan Pasifik (Pacific Islands Forum / PIF).
Berikut adalah beberapa poin penting mengenai profil dan peran beliau:
Latar Belakang Diplomatik: Sebelum bergabung dengan sekretariat PIF pada Juli 2023, ia merupakan seorang diplomat senior yang mengabdi selama 18 tahun untuk Pemerintah Fiji. Ia bahkan pernah memegang posisi penting sebagai Pelaksana Tugas (Acting) Sekretaris Tetap Urusan Luar Negeri Fiji.
Peran Regional Pasifik: Sebagai Wakil Sekjen, ia aktif mengoordinasikan berbagai kebijakan strategis bagi negara-negara anggota di kawasan Pasifik. Agenda utama yang ia kawal mencakup integrasi regional, Strategi 2050 untuk Benua Pasifik Biru, ketahanan ekonomi, hingga mitigasi geopolitik di kawasan.
Kemitraan dengan ASEAN: Pada September 2023, Esala Nayasi mewakili PIF dalam menandatangani kesepakatan kerja sama bilateral yang krusial antara Sekretariat ASEAN dan PIF di Jakarta guna memperkuat hubungan antarkawasan.
Kondisi Terkini (Agustus 2026): Saat ini ia tengah terlibat aktif dalam mendampingi para pemimpin negara Pasifik menjelang Pertemuan Pemimpin Forum Kepulauan Pasifik ke-55 yang diadakan di Palau.
See less
