Analisis terhadap 29 Pasal, Peralihan Administrasi, Hak Penentuan Nasib Sendiri, dan Pelaksanaan Pepera 1969 di Papua Barat
Penulis: Imanuel Bay
ABSTRAK
Perjanjian New York 15 Agustus 1962 merupakan instrumen hukum internasional yang mengatur penyelesaian sengketa antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda mengenai wilayah Papua Barat, yang dalam dokumen tersebut disebut West New Guinea (West Irian).
Perjanjian ini terdiri atas 29 pasal yang mengatur penyerahan administrasi dari Belanda kepada United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA), pengalihan administrasi kepada Indonesia, perlindungan hak-hak penduduk, serta pelaksanaan penentuan nasib sendiri (Act of Free Choice) sebelum akhir tahun 1969.
Kajian ini bertujuan menjelaskan substansi setiap pasal, mengidentifikasi kewajiban para pihak, dan menelaah hubungan antara ketentuan perjanjian dengan pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969.
Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan sejarah, pendekatan perjanjian internasional, dan analisis dokumen resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Hasil kajian menunjukkan bahwa Pasal XVIII, XXI, dan XXII merupakan ketentuan penting untuk menilai pelaksanaan penentuan nasib sendiri, pelaporan hasil, serta perlindungan hak-hak penduduk Papua.
Kata kunci: Perjanjian New York, Papua Barat, UNTEA, Pepera 1969, hak menentukan nasib sendiri, PBB.
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Persoalan status politik Papua Barat merupakan bagian penting dalam sejarah hubungan internasional Indonesia, Belanda, dan masyarakat Papua.
Pada 15 Agustus 1962, Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda menandatangani perjanjian internasional di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York.
Perjanjian tersebut dikenal sebagai New York Agreement atau Agreement concerning West New Guinea (West Irian).
Perjanjian ini dibuat untuk menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Belanda mengenai wilayah Papua Barat melalui mekanisme peralihan administrasi yang melibatkan PBB.
Salah satu ketentuan terpentingnya adalah pelaksanaan penentuan nasib sendiri bagi penduduk wilayah tersebut sebelum akhir tahun 1969.
Namun, pelaksanaan Pepera pada tahun 1969 kemudian menjadi persoalan sejarah, politik, dan hukum internasional yang terus dibahas hingga sekarang.
Oleh karena itu, pembahasan Perjanjian New York harus dilakukan dengan membaca keseluruhan pasal, dokumen pelaksanaan, laporan PBB, dan resolusi Majelis Umum PBB.
1.2 Rumusan Masalah
Apa latar belakang dan tujuan Perjanjian New York 1962?
Apa isi 29 pasal dalam perjanjian tersebut?
Bagaimana kedudukan UNTEA dalam proses peralihan administrasi?
Bagaimana ketentuan penentuan nasib sendiri berdasarkan Pasal XVIII dan XXI?
Bagaimana hubungan antara Perjanjian New York dan pelaksanaan Pepera 1969?
Apa makna Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2504 (XXIV)?
1.3 Tujuan Penelitian
Menjelaskan isi Perjanjian New York berdasarkan dokumen resmi.
Mengidentifikasi hak dan kewajiban para pihak.
Menjelaskan ketentuan penentuan nasib sendiri.
Mengkaji laporan PBB mengenai pelaksanaan Pepera.
Menyediakan referensi sejarah dan hukum internasional yang dapat diperiksa oleh masyarakat.
BAB II
SEJARAH DAN KEDUDUKAN PERJANJIAN NEW YORK
2.1 Identitas Perjanjian
Nama resmi:
Agreement between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands concerning West New Guinea (West Irian).
Informasi dokumen:
Tanggal penandatanganan: 15 Agustus 1962.
Tempat: Markas Besar PBB, New York.
Pihak pertama: Republik Indonesia.
Pihak kedua: Kerajaan Belanda.
Nomor registrasi UNTS: 6311.
Volume: 437.
Halaman: 273–291.
Tanggal mulai berlaku: 21 September 1962.
Jumlah pasal: 29.
Perjanjian ini merupakan perjanjian bilateral antara Indonesia dan Belanda yang melibatkan Sekretaris Jenderal PBB dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu.
Masyarakat Papua tidak tercantum sebagai pihak penandatangan dalam dokumen perjanjian tersebut.
Fakta ini merupakan bagian penting dalam memahami posisi masyarakat Papua dalam proses perundingan tahun 1962.
2.2 Penandatangan
Perjanjian ditandatangani oleh:
Republik Indonesia: Subandrio.
Kerajaan Belanda: J.H. van Roijen dan C. Schürmann.
Kedua negara menyepakati mekanisme penyelesaian sengketa melalui peralihan administrasi dan pelaksanaan penentuan nasib sendiri.
BAB III
URAIAN ISI 29 PASAL PERJANJIAN NEW YORK
BAGIAN A: PENGESAHAN DAN PENYERAHAN ADMINISTRASI
Pasal I – Pengesahan Perjanjian
Indonesia dan Belanda setelah menandatangani dan meratifikasi perjanjian akan bersama-sama mengajukan rancangan resolusi kepada Majelis Umum PBB.
Resolusi tersebut bertujuan mencatat perjanjian, mengakui peran Sekretaris Jenderal, dan memberikan kewenangan kepadanya untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan.
Pasal II – Penyerahan Administrasi
Belanda menyerahkan administrasi wilayah kepada UNTEA setelah resolusi PBB yang dimaksud dalam Pasal I diadopsi.
Selanjutnya, UNTEA menyerahkan administrasi kepada Indonesia sesuai Pasal XII.
BAGIAN B: PEMERINTAHAN SEMENTARA PBB
Pasal III – Persiapan Administrasi PBB
Belanda mengundang Sekretaris Jenderal PBB mengirimkan wakil untuk berkonsultasi dengan Gubernur Belanda sebelum pemerintahan sementara dimulai.
Pasal IV – Penunjukan Administrator
Sekretaris Jenderal PBB menunjuk seorang Administrator yang dapat diterima oleh Indonesia dan Belanda.
Pasal V – Kewenangan Administrator
Administrator menjadi pimpinan eksekutif UNTEA dan menjalankan kewenangan administrasi sesuai perjanjian.
Pasal VI – Pengibaran Bendera
Selama pemerintahan UNTEA, bendera PBB dikibarkan.
Pengaturan pengibaran bendera Indonesia dan Belanda dilakukan sesuai ketentuan perjanjian.
Pasal VII – Keamanan Wilayah
PBB menyediakan pasukan keamanan yang diperlukan untuk mendukung kepolisian setempat.
Pasal ini juga mengatur kedudukan Korps Sukarelawan Papua, pasukan Indonesia, serta penarikan pasukan Belanda.
Pasal VIII – Laporan Administrator
Administrator menyampaikan laporan kepada Sekretaris Jenderal PBB mengenai pelaksanaan administrasi.
Sekretaris Jenderal dapat menyampaikan laporan tersebut kepada Indonesia, Belanda, dan Majelis Umum PBB.
BAGIAN C: PERALIHAN TAHAP PERTAMA
Pasal IX – Penggantian Pejabat Belanda
Pejabat tinggi Belanda secara bertahap digantikan oleh pejabat yang bukan warga negara Belanda maupun Indonesia.
Tahap pertama administrasi UNTEA ditargetkan selesai pada 1 Mei 1963.
Pasal ini juga mengatur penempatan sebanyak mungkin penduduk Papua dalam jabatan administratif dan teknis.
Pasal X – Penyebarluasan Perjanjian
UNTEA berkewajiban menjelaskan isi perjanjian kepada penduduk, termasuk rencana peralihan administrasi dan ketentuan penentuan nasib sendiri.
Pasal XI – Hukum dan Peraturan
Peraturan yang berlaku tetap dipertahankan sepanjang tidak bertentangan dengan isi dan semangat perjanjian.
UNTEA dapat melakukan perubahan peraturan sesuai kewenangannya dengan konsultasi kepada dewan perwakilan.
BAGIAN D: PERALIHAN ADMINISTRASI KEPADA INDONESIA
Pasal XII – Penyerahan kepada Indonesia
Administrator UNTEA mempunyai kewenangan menyerahkan administrasi kepada Indonesia sesuai jadwal dan ketentuan perjanjian.
Setelah penyerahan administrasi selesai, kewenangan UNTEA berakhir.
Pasal XIII – Penarikan Pasukan PBB
Pasukan keamanan PBB digantikan oleh pasukan Indonesia sesuai tahapan penyerahan administrasi.
Seluruh pasukan keamanan PBB ditarik setelah penyerahan administrasi kepada Indonesia.
Pasal XIV – Pemberlakuan Hukum Indonesia
Setelah Indonesia mengambil alih administrasi, hukum dan peraturan nasional Indonesia pada prinsipnya diberlakukan di wilayah tersebut dengan memperhatikan ketentuan perlindungan hak-hak penduduk dalam perjanjian.
Pasal XV – Pembangunan dan Partisipasi Masyarakat
Indonesia berkewajiban memperhatikan pembangunan pendidikan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat Papua.
Pasal ini juga memuat ketentuan mengenai partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah melalui pemilihan berkala.
Pasal XVI – Tenaga Ahli PBB
Tenaga ahli PBB tetap berada di wilayah Papua setelah penyerahan administrasi untuk memberikan bantuan dan nasihat dalam persiapan penentuan nasib sendiri.
Pasal XVII – Perwakilan PBB
Sekretaris Jenderal PBB menunjuk seorang Perwakilan PBB untuk memberikan nasihat, bantuan, dan berpartisipasi dalam pengaturan pelaksanaan penentuan nasib sendiri.
Perwakilan tersebut mulai menjalankan tugasnya satu tahun sebelum pelaksanaan penentuan nasib sendiri.
BAGIAN E: PENENTUAN NASIB SENDIRI
Pasal XVIII – Pelaksanaan Hak Menentukan Nasib Sendiri
Pasal ini merupakan salah satu ketentuan paling penting dalam keseluruhan perjanjian.
Indonesia harus membuat pengaturan dengan bantuan dan partisipasi Perwakilan PBB agar penduduk wilayah mempunyai kesempatan menjalankan hak menentukan nasib sendiri.
Ketentuan tersebut meliputi:
a. Musyawarah dengan dewan perwakilan mengenai prosedur dan metode yang tepat untuk mengetahui kehendak bebas penduduk.
b. Penentuan tanggal pelaksanaan penentuan pilihan dalam jangka waktu yang ditentukan.
c. Perumusan pertanyaan yang memungkinkan penduduk memutuskan apakah ingin tetap bersama Indonesia atau memutuskan hubungan dengan Indonesia.
d. Hak berpartisipasi bagi seluruh orang dewasa, laki-laki maupun perempuan, yang memenuhi ketentuan kewarganegaraan dan tempat tinggal sebagaimana diatur dalam perjanjian.
Pasal XIX – Pelaporan Pengaturan Penentuan Nasib Sendiri
Perwakilan PBB melaporkan kepada Sekretaris Jenderal mengenai pengaturan yang disepakati untuk pelaksanaan penentuan nasib sendiri.
Pasal XX – Batas Waktu Pelaksanaan
Penentuan nasib sendiri harus dilaksanakan sebelum akhir tahun 1969.
Pasal XXI – Laporan dan Pengakuan Hasil
Pasal ini mengatur dua hal utama:
Indonesia dan Perwakilan PBB menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan dan hasil penentuan nasib sendiri kepada Sekretaris Jenderal untuk diteruskan kepada Majelis Umum PBB.
Indonesia dan Belanda mengakui serta mematuhi hasil penentuan nasib sendiri tersebut.
BAGIAN F: PERLINDUNGAN HAK PENDUDUK
Pasal XXII – Jaminan Hak dan Kebebasan
UNTEA dan Indonesia wajib menjamin sepenuhnya hak-hak penduduk, termasuk:
Kebebasan berbicara.
Kebebasan bergerak.
Kebebasan berkumpul.
Hak-hak yang telah dimiliki penduduk pada saat peralihan administrasi.
Pasal ini sangat penting untuk menilai kondisi kebebasan masyarakat selama proses penentuan nasib sendiri.
Pasal XXIII – Dewan Perwakilan
Pasal ini mengatur pengisian kekosongan keanggotaan dewan perwakilan akibat kepergian warga negara Belanda atau sebab lainnya.
Pengisian dilakukan sesuai mekanisme yang ditentukan dalam perjanjian dengan memperhatikan konsultasi kepada dewan perwakilan.
BAGIAN G: KEUANGAN DAN KETENTUAN HUKUM
Pasal XXIV – Pembiayaan
Indonesia dan Belanda bertanggung jawab terhadap pembiayaan yang berkaitan dengan administrasi sementara UNTEA dan pengeluaran PBB sesuai ketentuan perjanjian.
Pasal XXV – Hubungan dengan Perjanjian Sebelumnya
Perjanjian New York mengatur kedudukan perjanjian ini terhadap perjanjian sebelumnya mengenai wilayah tersebut.
Ketentuan sebelumnya harus disesuaikan apabila bertentangan dengan Perjanjian New York.
Pasal XXVI – Hak Istimewa dan Kekebalan PBB
Indonesia dan Belanda wajib menghormati hak istimewa serta kekebalan PBB dan para pejabatnya sesuai Konvensi tentang Hak Istimewa dan Kekebalan PBB.
BAGIAN H: PENGESAHAN DAN BERLAKUNYA PERJANJIAN
Pasal XXVII – Ratifikasi
Perjanjian harus diratifikasi sesuai prosedur konstitusional masing-masing negara.
Dokumen ratifikasi dipertukarkan di Markas Besar PBB.
Pasal XXVIII – Mulai Berlaku
Perjanjian mulai berlaku pada tanggal Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal I.
Perjanjian kemudian didaftarkan sesuai Pasal 102 Piagam PBB.
Pasal XXIX – Naskah Resmi
Naskah resmi perjanjian dibuat dalam bahasa Inggris.
Terjemahan bahasa Indonesia dan Belanda dipertukarkan antara kedua negara.
Perjanjian ditandatangani di New York pada 15 Agustus 1962.
BAB IV
ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN NEW YORK DAN PEPERA 1969
4.1 Penyerahan Administrasi kepada UNTEA
Berdasarkan perjanjian, administrasi Papua Barat diserahkan dari Belanda kepada UNTEA pada 1 Oktober 1962.
Selanjutnya, pada 1 Mei 1963, administrasi diserahkan kepada Indonesia.
Dengan demikian, UNTEA menjalankan pemerintahan sementara di antara kedua tahap tersebut.
4.2 Pelaksanaan Pepera 1969
Penentuan Pendapat Rakyat dilaksanakan pada 14 Juli sampai 2 Agustus 1969.
Berdasarkan laporan Sekretaris Jenderal PBB A/7723, proses tersebut menggunakan dewan-dewan perwakilan yang diperluas.
Laporan tersebut mencatat sebanyak 1.026 anggota dewan terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
Hasilnya menyatakan bahwa para wakil tersebut memilih untuk tetap bersama Indonesia.
Namun, mekanisme ini menjadi persoalan penelitian karena pelaksanaannya tidak menggunakan pemungutan suara langsung seluruh penduduk dewasa.
4.3 Persoalan Metode Pemilihan
Pasal XVIII menyebutkan bahwa seluruh orang dewasa yang memenuhi persyaratan mempunyai hak berpartisipasi.
Pasal tersebut juga mengatur konsultasi mengenai prosedur dan metode yang tepat untuk mengetahui kehendak bebas masyarakat.
Persoalan akademiknya adalah apakah mekanisme perwakilan melalui musyawarah yang digunakan pada tahun 1969 telah memenuhi seluruh prinsip kebebasan menentukan pilihan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian.
Perlu dibedakan antara:
Bunyi ketentuan perjanjian.
Metode yang disepakati dalam proses pelaksanaan.
Kondisi faktual masyarakat ketika proses berlangsung.
Penilaian Perwakilan PBB terhadap pelaksanaan.
Sikap Majelis Umum PBB terhadap laporan tersebut.
Kelima aspek tersebut tidak boleh dicampuradukkan.
4.4 Laporan Perwakilan PBB
Dokumen A/7723 tanggal 6 November 1969 merupakan sumber primer yang sangat penting.
Laporan tersebut memuat laporan Perwakilan Sekretaris Jenderal PBB, Fernando Ortiz-Sanz.
Dalam laporan tersebut terdapat catatan mengenai pelaksanaan Pasal XXII.
Perwakilan PBB menyatakan bahwa ketentuan mengenai kebebasan berbicara, bergerak, dan berkumpul belum sepenuhnya dilaksanakan.
Laporan tersebut juga menyebutkan adanya pengendalian politik yang ketat terhadap penduduk.
Catatan ini penting karena menunjukkan bahwa laporan PBB sendiri tidak hanya mencatat hasil Pepera, tetapi juga mencatat keterbatasan pelaksanaannya.
4.5 Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2504 (XXIV)
Pada 19 November 1969, Majelis Umum PBB mengadopsi Resolusi 2504 (XXIV).
Resolusi ini:
Mencatat laporan Sekretaris Jenderal.
Mengakui dengan penghargaan pelaksanaan tugas Sekretaris Jenderal dan para wakilnya berdasarkan Perjanjian New York.
Mengapresiasi bantuan pembangunan ekonomi dan sosial Papua Barat.
Berdasarkan catatan pemungutan suara PBB, resolusi tersebut memperoleh:
84 suara setuju.
0 suara menolak.
30 abstain.
12 tidak memberikan suara.
Penting dipahami bahwa rumusan operatif resolusi tersebut menggunakan istilah takes note of the report dan acknowledges with appreciation the fulfilment.
Resolusi tersebut tidak memuat penilaian terperinci terhadap setiap persoalan prosedural Pepera.
Oleh sebab itu, isi resolusi harus dibaca bersama Perjanjian New York dan laporan A/7723.
BAB V
KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL
5.1 Kedudukan Perjanjian New York
Perjanjian New York merupakan perjanjian internasional bilateral antara Indonesia dan Belanda.
Kewajiban yang tertulis di dalamnya harus dianalisis berdasarkan teks perjanjian dan prinsip hukum perjanjian internasional.
5.2 Hak Menentukan Nasib Sendiri
Hak menentukan nasib sendiri merupakan prinsip penting dalam hukum internasional.
Piagam PBB Pasal 1 ayat (2) menyebutkan penghormatan terhadap prinsip persamaan hak dan hak menentukan nasib sendiri bangsa-bangsa.
Prinsip tersebut juga tercantum dalam Pasal 55 Piagam PBB.
Dalam konteks Papua Barat, Pasal XVIII Perjanjian New York secara khusus mengatur pelaksanaan penentuan nasib sendiri.
5.3 Perlindungan Kebebasan Penduduk
Pasal XXII memberikan jaminan kebebasan berbicara, bergerak, dan berkumpul.
Dengan demikian, pelaksanaan penentuan nasib sendiri tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir, tetapi juga kondisi kebebasan penduduk selama proses berlangsung.
5.4 Perbedaan Pengakuan Hasil dan Evaluasi Prosedur
Dalam kajian hukum internasional, dua persoalan berikut harus dibedakan:
Pertama, pengakuan terhadap hasil berdasarkan mekanisme diplomatik dan resolusi PBB.
Kedua, penilaian apakah seluruh tahapan pelaksanaan telah memenuhi ketentuan dan prinsip yang relevan.
Resolusi 2504 merupakan fakta hukum internasional yang harus diperhitungkan.
Sementara itu, catatan dalam laporan A/7723 mengenai pembatasan kebebasan juga merupakan fakta dokumenter yang harus diperhitungkan.
Keduanya perlu dibaca secara bersamaan.
BAB VI
SIMPULAN
Berdasarkan penelitian terhadap Perjanjian New York 15 Agustus 1962, laporan Sekretaris Jenderal PBB, dan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2504 (XXIV), dapat ditarik beberapa kesimpulan.
Pertama.
Perjanjian New York merupakan perjanjian internasional antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda yang terdiri atas 29 pasal.
Masyarakat Papua tidak tercantum sebagai pihak penandatangan dalam perjanjian tersebut.
Kedua.
Perjanjian mengatur peralihan administrasi dari Belanda kepada UNTEA dan selanjutnya kepada Indonesia.
Ketiga.
Pasal XVIII secara tegas mengatur pelaksanaan penentuan nasib sendiri bagi penduduk Papua sebelum akhir tahun 1969.
Keempat.
Pasal XXI mengatur pelaporan hasil dan kewajiban Indonesia serta Belanda untuk mengakui dan mematuhi hasil penentuan nasib sendiri.
Kelima.
Pasal XXII memberikan jaminan kebebasan berbicara, bergerak, dan berkumpul bagi penduduk Papua.
Keenam.
Laporan A/7723 mencatat bahwa pelaksanaan Pepera dilakukan melalui dewan perwakilan yang berjumlah 1.026 anggota, bukan melalui pemungutan suara langsung seluruh penduduk dewasa.
Laporan tersebut juga mencatat bahwa jaminan kebebasan berdasarkan Pasal XXII belum sepenuhnya dilaksanakan.
Ketujuh.
Resolusi 2504 (XXIV) tanggal 19 November 1969 mencatat laporan Sekretaris Jenderal dan mengakui dengan penghargaan pelaksanaan tugas-tugas PBB berdasarkan Perjanjian New York.
Namun, substansi resolusi tersebut harus dibedakan dari penilaian terperinci terhadap setiap tahapan prosedural Pepera.
KESIMPULAN AKHIR
Perjanjian New York 1962 tidak dapat dipahami hanya dari penyerahan administrasi Belanda kepada Indonesia.
Perjanjian tersebut juga memuat kewajiban mengenai perlindungan hak penduduk dan pelaksanaan penentuan nasib sendiri.
Oleh karena itu, penelitian sejarah Papua harus mempertimbangkan tiga dokumen utama secara bersamaan:
Perjanjian New York 15 Agustus 1962.
Laporan Sekretaris Jenderal PBB A/7723 tanggal 6 November 1969.
Resolusi Majelis Umum PBB 2504 (XXIV) tanggal 19 November 1969.
Ketiga dokumen tersebut merupakan dasar penting untuk memahami peristiwa 1962–1969 secara objektif, ilmiah, dan berdasarkan bukti dokumenter.
Sejarah harus memberikan ruang bagi pemeriksaan fakta, termasuk pengalaman masyarakat Papua, tanpa mengabaikan dokumen hukum internasional yang telah tercatat secara resmi.
DAFTAR PUSTAKA DAN REFERENSI
A. Dokumen Primer Perserikatan Bangsa-Bangsa
United Nations. (1962). Agreement between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands concerning West New Guinea (West Irian). United Nations Treaty Series, Vol. 437, No. 6311, hlm. 273–291.
United Nations General Assembly. (1962). Resolution 1752 (XVII): Agreement between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands concerning West New Guinea (West Irian). 21 September 1962.
United Nations Secretary-General. (1969). Report of the Secretary-General regarding the act of self-determination in West Irian. UN Document A/7723, 6 November 1969.
United Nations General Assembly. (1969). Resolution 2504 (XXIV): Agreement between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands concerning West New Guinea (West Irian). 19 November 1969.
United Nations General Assembly. (1969). Official Records of the General Assembly, Twenty-Fourth Session, 1810th Plenary Meeting. UN Document A/PV.1810.
United Nations General Assembly. (1969). Official Records of the General Assembly, Twenty-Fourth Session, 1813th Plenary Meeting. UN Document A/PV.1813.
B. Instrumen Hukum Internasional
United Nations. (1945). Charter of the United Nations. San Francisco, 26 June 1945.
United Nations. (1960). General Assembly Resolution 1514 (XV): Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples. 14 December 1960.
United Nations. (1960). General Assembly Resolution 1541 (XV): Principles which should guide Members in determining whether or not an obligation exists to transmit the information called for under Article 73(e) of the Charter. 15 December 1960.
Penulis: Imanuel Bay
Kajian ini disusun untuk kepentingan pendidikan sejarah, penelitian hukum internasional, dan pengembangan pemahaman masyarakat mengenai Perjanjian New York 1962 dan pelaksanaan Pepera 1969.