Malut, 22 Agustus 2026 – Wacana menjadikan Maluku Utara [Malut] sebagai bagian dari sistem negara federal kembali mencuat. Dukungan kali ini datang dari dua tokoh adat tertinggi di Malut, yaitu Sultan Tidore Husain Alting Sjah dan Sultan Ternate Hidayatullah Sjah.
Dalam pernyataannya terbaru, Sultan Ternate Hidayatullah Sjah menilai sistem federal lebih adil bagi daerah seperti Maluku Utara yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah.
"Sistem federal dinilai lebih adil karena daerah seperti Malut yang kaya SDA tidak perlu terus bergantung pada pemerintah pusat,"ujarnya sumber Malut Info, Sabtu [22/08/26]
Menurut Sultan Ternate, Malut memiliki Sumber Daya Alam [SDA] dan Sumber Daya Manusia [SDM] yang cukup untuk membangun daerah secara mandiri. Hal ini sekaligus untuk menjaga harga diri dan kehormatan masyarakat Malut.
Sultan Ternate juga menegaskan bahwa gagasan negara federal bukanlah wacana baru.
"Sistem tersebut pernah diperjuangkan sejumlah tokoh nasional dan daerah. Federal menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk Malut yang kaya SDA,"tegasnya.
Wacana ini kini mendapat perhatian dari sejumlah tokoh politik di Maluku Utara dan kembali membuka perdebatan soal keadilan hubungan pusat dan daerah.
Sebelumnya, Sultan Tidore Husain Alting Sjah juga telah menyatakan dukungan serupa terhadap sistem federal. Dukungan dari dua kesultanan besar di Malut ini menambah kuat gaung wacana otonomi yang lebih luas bagi daerah.
Ia menilai pemerintah pusat perlu mengkaji secara serius alasan di balik munculnya tuntutan tersebut, termasuk apakah berkaitan dengan persoalan ketidakadilan. Yang selama ini dirasakan sejumlah daerah, termasuk Maluku Utara.
"Wacana federal tidak muncul tanpa alasan. Perlu dilihat secara lebih mendalam agar pemerintah memahami persoalan yang melatarbelakanginya,"bebernya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara maupun Pemerintah Pusat terkait wacana tersebut. [Red]
