Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah melewati usia kemerdekaan yang panjang. Puluhan tahun membangun, menyatukan ribuan pulau, ratusan etnis, dan sejarah yang tak selalu ramah. Tapi satu hal terus berulang seperti gema di lorong gelap sejarah: pemberontakan dan separatisme. Dari barat sampai timur, dari ideologi sampai senjata. Dan di ujung timur Indonesia, satu nama terus menghantui: Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Indonesia bukan negara yang lahir tanpa luka. Sejak awal berdiri, ancaman perpecahan datang silih berganti. Pemberontakan PKI Madiun 1948, PRRI 1958, Permesta 1957, DI/TII, hingga G30S/PKI 1965—semuanya menyisakan darah, trauma, dan pelajaran pahit bahwa persatuan tidak pernah gratis.
PRRI dan Permesta meledak karena rasa dikhianati. Daerah merasa diperas, pusat dianggap terlalu Jawa-sentris. Kekayaan alam mengalir keluar, sementara kesejahteraan tak kembali. Logika yang sama, meski dengan latar berbeda, terus dipakai oleh kelompok separatis berikutnya—termasuk OPM.
Papua dan Awal Bara Api
OPM tak bisa dilepaskan dari babak bergabungnya Papua ke NKRI pada 1963. Wilayah ini bukan sekadar tanah—ia adalah harta karun geopolitik. Emas, tembaga, perak, dan posisi strategis membuat Belanda tak rela melepasnya begitu saja.
Pada 1 Desember 1961, bendera Bintang Kejora dikibarkan berdampingan dengan bendera Belanda. Lagu “Hai Tanahku Papua” dikumandangkan. Isyaratnya jelas: Papua Barat diproyeksikan sebagai negara. Indonesia menjawab dengan Operasi Trikora, berujung pada Perjanjian New York 1962—satu-satunya wilayah Indonesia yang kembali lewat meja diplomasi internasional.
Di titik inilah narasi mulai pecah. Bagi Indonesia, Papua sah kembali ke pangkuan NKRI. Bagi kelompok pro-kemerdekaan, itu disebut “perampasan kemerdekaan”. Dari sinilah benih OPM tumbuh—digagas 1963, resmi terbentuk 1965 di Ayamaru.
Tokoh-tokohnya bukan nama kecil: Nicolaas Jouwe, Seth Jafeth Rumkorem, Jacob Hendrik Prai. Bahkan ada rencana deklarasi kemerdekaan Papua Barat pada 1971 lengkap dengan konstitusi.
Menariknya, cikal bakal OPM justru berangkat dari gerakan spiritual kargoisme—perpaduan adat dan Kristen—yang awalnya anti-kekerasan. Namun jalur damai itu runtuh ketika perlawanan bersenjata dipilih.
Belakangan terungkap, menurut pengakuan Jouwe, ada keterlibatan Belanda dalam pelatihan pemuda Papua. Konflik internal pun tak terhindarkan. OPM pecah jadi faksi: Pemka (Jacob Prai) dan TPN (Rumkorem). Satu tujuan, banyak kepala, dan senjata di tengah.
Tujuan yang Sama, Cara yang Berbeda
OPM berdiri dengan satu tujuan besar: memisahkan Papua dari NKRI. Gerakan ini beroperasi di enam provinsi Papua dan berjalan lewat tiga jalur:
1. Aksi sipil dan demonstrasi, sering muncul di kota-kota besar seperti Bandung.
2. Diplomasi luar negeri, terutama dari Australia dan Belanda, membangun opini internasional.
3. Perlawanan bersenjata, jalur paling gelap dan paling mematikan.
Di sayap bersenjata, ada tiga kelompok utama:
TPNPB (dipimpin Goliath Tabuni),
TRWP (Mathias Wenda),
TNPB (Fernando Worobay).
Negara menyebut mereka KKB, KKSB, hingga KSTP. Bukan tanpa alasan. Karena korban bukan hanya aparat—warga sipil Papua dan pendatang ikut jadi sasaran.
Kengerian yang Nyata, Bukan Sekadar Narasi
Sejak 1976, aksi teror OPM tak pernah benar-benar berhenti. Penyerangan, penculikan, sabotase, semua terjadi berulang.
Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens, warga Selandia Baru, diculik pada 7 Februari 2023 dan menjadi simbol betapa konflik ini sudah menembus batas kemanusiaan dan internasional.
OPM juga menargetkan PT Freeport Indonesia sejak 1976. Pipa dipotong, listrik diputus, gudang dibakar, bom diledakkan. Kerugian ratusan ribu dolar AS, tapi yang lebih mahal adalah rasa aman. Tahun 1984, serangan ke Jayapura memicu operasi militer besar dan eksodus pengungsi ke Papua Nugini.
Tahun-tahun berikutnya diisi daftar panjang kekerasan:
Penyanderaan warga Eropa dan Indonesia, dua sandera tewas.
Penembakan aparat dan warga sipil, termasuk transmigran dan anak-anak.
Penyerangan bus umum, pesawat sipil Trigana Air, hingga patroli rutin keamanan.
Nama-nama korban tercatat, tapi trauma yang tersisa jauh lebih banyak dari arsip berita.
Yang sering luput dibahas, kengerian OPM juga menghantam orang Papua sendiri. Banyak warga hidup di antara dua tekanan: aparat negara di satu sisi, kelompok bersenjata di sisi lain. Desa-desa terjebak ketakutan, ekonomi lumpuh, pendidikan terganggu. Dalam konflik ini, yang paling menderita justru masyarakat sipil Papua.
Antara Sejarah, Ideologi, dan Jalan Buntu
OPM bukan sekadar soal senjata. Ia adalah simpul dari sejarah kolonial, ketimpangan pembangunan, politik identitas, dan kegagalan dialog yang konsisten. Namun satu hal tegas: teror bukan solusi. Senjata tidak pernah membebaskan rakyat—ia hanya memperpanjang daftar nisan.
Hingga hari ini, OPM masih ada. Bendera Bintang Kejora masih dikibarkan tiap 1 Desember. Diplomasi internasional terus dicoba. Sementara di lapangan, darah dan ketakutan masih menjadi bahasa yang dipakai.
Papua bukan sekadar wilayah konflik. Ia adalah rumah bagi manusia, budaya, dan masa depan. Dan selama senjata terus bicara lebih keras dari dialog, luka ini akan tetap terbuka.
---
Notes :Jika kamu punya versi lain, silahkan bagikan di kolom komentar
