01072023
~~~~~~~~~~~~~~
CIKAL-BAKAL ULMWP:
Pada tahun 2013 West Papua National Coalition of Liberation (WNPCL), menjadi observer di MSG adalah titik awal dari lembaran sejarah Papua memperjuangkan kemerdekaan di kancah politik Internasional.
DEKLARASI SARALANA - VANUATU:
Pada 26 Juni 2014, KTT MSG di Port Moresby - PNG , pimpinan MSG meminta Papua Barat mendaftar ulang keanggotaan inklusif dengan membentuk satu payung organisasi yang dapat mempersatukan seluruh organisasi perjuangan di Papua Barat.
Pemerintah Vanuatu dan Dewan Gereja Pasifik menindaklanjuti KTT MSG Port Moresby pada Konferensi Internasional Gereja-Gereja Pasifik dengan memfasilitasi Papua Barat di Port Vila.
Pada Desember 2014, di Port Vila dalam pertemuan puncak terjadilah deklarasi Saralana terbentuknya wadah koordinasi perjuangan Papua Barat dalam satu payung organisasi yang sekarang disebut : ULMWP.
I. BADAN PENDIRI:
Deklarasi pendiri ULMWP ditandatangani oleh 5 orang yang disebut sebagai KOMITE EKSEKUTIF.
II. BADAN PENGURUS:
1. DEWAN KOMITE :
Dewan Komite terdiri dari 4 orang yang menanda-tangani deklarasiyang mewakili 3 organisasi besar di Papua Barat:
1. Edison Waromi - NRFPB
2. Buctar Tabuni - PNWP
3. Rex Rumakiek - Pekasana harian Komite eksekutif
4. Andi Ayamiseba - WNPCL
2. KOMITE EKSEKUTIF:
Komite eksekutif terdiri dari: 5 orang yang dipilih dalam pertemuan di Port Vila sebagai Komite Eksekutif ULMWP:
1). Sekjen : Oktovianus Mote - NRFPB
2). Juru Bicara : Beni Wenda - PNWP
3). Anggota : Rex Rumakiek - WNPCL
4). Anggota : Jacob Rumbiak - NRFPB
5). Anggota : Leoni Tanggahma - WNPCL
3. TIM KERJA:
1). Markus Haluk, utusan NRFPB
2). Victor Yeimo, utusan PNWP
3). Sem Awom, utusan WPNCL
4. KANTOR :
Kantor ULMWP di Wamena Papua Barat
Diresmikan Pada Tanggal 15 Februari 2016.
SYARAT SYARAT KEANGGOTAAN MSG:
Untuk menjadi keanggotaan penuh MSG, Papua Barat perlu memenuhi syarat - syarat keanggotaan MSG maka ULMWP harus membentuk pemerintah sementara ULMWP sebagai bentuk pemenuhan syarat dalam aplikasi dimaksud.
MOTTO:
Vanuatu tidak akan pernah bebas hingga seluruh wilayah Melenesia menjadi bebas
(Motto pendiri MSG : Hon. Lini).
KTT III ULMWP PERIODE 2022-2026:
Memperhatikan komposisi kepengurusan ULMWP diatas berdasarkan AD/ ART maka KTT III - ULMWP dapat diselenggarakan atas pertimbangan dan keputusan politik Dewan Komite.
Dewan Komite yang terdiri dari 4 orang tersebut setidaknya dalam voting 3 orang menyetujuinya, dan apabila tidak maka tidak ada keputusan tertinggi yang dapat mendemisionerkan pengurus periode 2018-2022.
ULMWP:
Dengan ditingkatkannya status ULMWP menjadi Pemerintah Sementara ULMWP maka AD/ART yang berlaku dalam ULMWP gugur secara hukum dan tidak berlaku lagi dan sebagai penggantinya secara konstitusional UUDS Pemerintahan Sementara ULMWP yang dapat diberlakukan.
PEMERINTAH SEMENTARA ULMWP:
Apabila KTT III ULMWP Tahun 2023 dipaksakan tanpa melalui mekanisme organisasi maka dinyatakan ilegal dihadapan hukum , sebaliknya bila KTT III ULMWP terselenggara secara legal maka Pemerintah Sementara ULMWP dinyatakan ilegal dihadapan hukum.
SABOTASE POLITIK:
Usaha serta upaya pemaksaan terselenggaranya KTT III ULMWP Tahun 2023 yang dilakukan oleh oknum, kelompok , organ dan faksi faksi perjuangan tertentu adalah usaha pembunuhan terhadap cita - cita rakyat bangsa Papua menuju PAPUA MERDEKA.
Usaha - usaha dimaksud mengindikasikan adanya niat jahat dari kelompok terkonspirasi untuk mensabotase perjalanan ULMWP menuju Full Member MSG , Juli 2023.
BANGSA PAPUA:
Kami Rakyat Bangsa OAP membutuhkan PAPUA MERDEKA , tidak membutuhkan KTT ULMWP yang sarat dengan ego politik.
~~~~~~~~~~~
