Type Here to Get Search Results !

DEKLARASI PEMERINTAHAN SEMENTARA ULMWP DI TANAH TABI TAHUN 2020

04092023
~~~~~~~~~~~~~~~

KONVERENSI LUAR BISA ULMWP:

Sidang ke III ULMWP di Tanah Tabi tgl 16-18 Oktober 2020 dihadiri anggota dari 7 wilayah adat sepakat dengan suara bulat memutuskan:

Pertama:
Sudah saatnya ULMWP meningkatkan status organisasi ULMWP dari status sebagai wadah koordinatif menjadi Pemerintahan Sementara ULMWP yang merupakan embrio Konstitusi Niuew Guinea Raad , tanggal 1 Desember 1961.

Kedua:
Pemerintahan ialah: Pemerintahan Sementara ULMWP

Ketiga:
Status Ketua ULMWP menjadi Presiden Sementara ULMWP dan Kabnetnya:
Ketua Dewan Parlemen Nasional : Buhctar Tabuni
Perdana Menteri : Edison Waromi
Berikut 12 Kementerian Kabnet serta WPA.

KEPUTUSAN:

Menetapkan tanggal 20 Oktober 2020 sebagai hari deklarasi berdirinya Pemerintahan Sementara ULMWP di Kampwolker Tanah Tabi Kota Jayapura - Papua Barat.

PROKLAMASI :

Pada tanggal 1 Desember 2020 , Presiden Hon. Benny Wenda mengumumkan lahirnya Pemerintahan Sementara ULMWP kepada dunia internasional dari Oxford Inggris.

RAKYAT BANGSA PAPUA:

Pemperhatikan Keputusan  KLB ULMWP  20 Oktober 2020 dan menimbang keputusan KTT II. ULMWP tanggal 03 September 2023 Port Vila - Vanuatu maka perlu  adanya rekonsiliasi terhadap 2 Keputusan yang bertolak belakang, sebagai berikut:

1. Kembalinya Pemerintahan Sementara ULMWP menjadi ULMWP selaku wadah koordinatif adalah bentuk pelemahan perjuang RBP menuju Kedaulatan rakyat dan berbangsa yang Merdeka secara politik.

2. Pemerintahan Sementara ULMWP pimpinan Tuan Presiden Hon. Benny Wenda telah mencapai prestasi internasional dengan meningkatkan perjuangan dari yang tidak ada menjadi ada.

FAKTA POLITIK:

Bersama Presiden Benny Wenda Suara politik Rakyat Bangsa Papua bergemah dan mendapat tempat di mata masyarakat internasional hingga ke meja PBB.

DUALISME:

Kami segenap RBP dihadapkan kepada keputusan keputusan yang dilematis.

1. Mengikut Presiden ULMWP Menase Tabuni, periode 2023-2027

2. Mengikuti Presiden Benny Wenda , periode 2018-2023.

KESIMPULAN:

RBP menolak ULMWP koordinatif dan memilih Pemerintahan Sementara ULMWP.

KONSEKWENSI POLITIK:

Pemerintahan Sementara ULMWP pimpinan Presiden Benny Wenda harus meningkatkan status menjadi Negara Papua Barat Serikat atau disebut PEMERINTAHAN TRANSISI Negara Papua Barat Serikat.

~~~~~~~~~~~~~

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Hollywood Movies