Indonesia kalah diplomasi Papua Barat di kawasan regional pasifik. Namun mengungguli diplomasi politik di tingkat Internasional…Isu Kedaulatan Negara menjadi amunisi dalam politik internasional melawan isu Papua Barat di dunia internasional.(Kgr)
Komentar
• Nason Pigai
Tapi negara Indonesia akan terganjal dengan Resolusi R2P ketika masalah HAM tergulir di Sidang Umum PBB... Yang penting orang Papua bersatu dan bekerja sama2.
MENANGGAPI KOMENTAR NASON PIGAI.
By Admin: Kristian Griapon, September 7, 2023.
Itu benar Pak Nason Pigai, namun perlu diluruskan, bahwa PBB bukan otoritas dunia, PBB adalah himpunan bangsa-bangsa merdeka yang membentuk hubungan kerja sama multilateral diatas dasar kooperatif dan non intervensi, serta menjunjung tinggi hak, kewajiban dan kedudukan semua negara sama, tidak memandang besar atau kecilnya suatu negara.
Perjuangan bangsa Papua Barat dijamin oleh hukum internasional…Namun yang jadi masalah saat ini berdasarkan kajian saya, “sejak Deklarasi, 1 Desember 1961 hingga saat ini, masalah yang mengganjal perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat, yaitu “system politik internasional”.
Teramati, lemahnya dukungan internasional terhadap perjuangan kemedekaan bangsa Papua Barat. Jadi kalau kita bicara system politik internasional tidak bisa terlepas dari “pengaruh kekuasaan dan kepentingan” yang dimainkan oleh negara-negara kuat.
Pemahaman Dasar:
Kedaulatan Negara merupakan Sistem Hukum Nasional Tertinggi yang mengatur Politik Negara dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara dan tidak dapat diintervensi.
Sedangkan hubungan internasional merupakan system politik Internasional yang menggerakkan dan mengaktifkan hukum internasional, dengan kata lain, politik intrnasional merupakan roh yang menghidupkan hukum internasional dan menjadi alat kontrol kedaulatan negara terhadap kewajiban internasional, berdasarkan hukum internasional yang mengikatnya.
Oleh karena itu kedaulatan negara tidak bersifat mutlak (absolut), karena dibatasi oleh hubungan antar negara dalam dunia internasional, baik itu hubungan bilateral, unilateral, maupun multilateral.
Dalam dunia internasional tidak mengenal otoritas internasional, yang ada hanya otoritas negara, sehingga hukum internasional kedudukannya lemah untuk penegakkan suatu kasus internasional yang terjadi di dalam kedaulatan suatu negara, misalnya “pelanggaran HAM atau Ekosida”.
Oleh karena itu dibutuhkan politik internasional untuk memperkuat hukum internasional dalam mengungkap masalah internasional yang terjadi di dalam kedaulatan suatu negara dan mencari jalan penyelesaiannya.
Perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat dari Indonesia harus didorong oleh politik internasional, guna hukum internasional dapat diberlakukan terhadap Indonesia… Nah pertanyaannya bagaimana cara perjuangan bangsa Papua Barat mendapat dukungan politik internasiona?...
Jawabannya berada pada diplomat politik pejuang kemerdekaan Papua Barat di dunia internasional, wasalam.(Kgr)
Gambar Ilustrasi: Para pemimpin negara maju yang memiliki power mempengaruhi politik internasional.
