Secara resmi Pulau Manus (PNG) oleh Australia dijadikan tempat penahanan para pencari suaka politik Papua Barat yang melarikan diri dari ancaman militer Indonesia setelah PEPERA tahun 1969, sebelum mereka diproses untuk dideportasi kembali ke Indonesia, atau dikirim ke negara yang menerima suaka politik Papua Barat. Dalam perkembangannya tempat penahanan itu dijadikan tempat penahanan para imigran illegal yang tanpa dokumen resmi memasuki wilayah Australia.
Tempat penahanan di pulau Manus ditutup secara resmi oleh Pemerintah Australia atas desakan UNHCR pada tahun 2017.
Selain itu para pengunsi perang/penduduk asli Papua Barat yang mengungsi menghindari kontak tembak TNI-POLRI VS TPN-PB OPM dikonsentrasikan di kamp pengungsian yang terisolasi, diantranya tempat pengungsian Black Wara untuk pengungsi Papua Barat di bagian utara dan Kiunga untuk pengungsi Papua Barat di bagian selatan.
Hubungan Indonesia Papua New Guinea (PNG) telah dimualai sejak tahun 1973 dibawah kendali Autralia. Hubungan itu teramati jelas dari hasil perundingan antara Delegasi Pemerintah Indonesia, Australia dan Papua New Guinea, pada tanggal 13 Nopember 1973 di Port Moresby dan ditandatangani "Persetujuan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia, yang bertindak atas nama sendiri dan atas nama Pemerintah Papua New Guinea, tentang Pengaturan-Pengaturan Administratif mengenai Perbatasan antara Indonesia dan Papua New Guinea"
Dalam perkembangan diplomasi politik luar negeri setelah PNG dimerdekakan oleh Autralia pada, 16 September 1975, perjanjian itu menjadi dasar diplomasi politik luar negeri segi tiga, antara Australia, Indonesia dan PNG, yang memperlihatkan kepentingan tibal balik dalam hubungan geopolitik dan geoekonomi, yaitu Australia berhubungan langsung dengan penduduk asli Aborigin, dan Indonesia berhubungan langsung dengan panduduk asli Papua Barat, sedangkan PNG merupakan bagian dari Australia, mempunyai hubungan emosional atas dasar wilayah dominiun Australia, yang dimasukkan dalam wilayah perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa dikelola oleh Australia di pulau New Guinea dari tahun 1914 sampai 1975.
Dalam pergantian kepemimpinan negara dari generasi terdahulu ke generasi berikutnya, secara berangsur angsur terjadi pergeseran daya pandang dalam masyarakan PNG terutaman memperkuat integritas bangsa (rasa percaya diri) terhadap kedaulatan negaranya yang tidak bisa di interpensi negara lain. Hal itu terlihat jelas sejak tahun 2017 aparat keamanan Papua New Gunia menutup paksa kamp tahanan imigran illegal Autralia di pulau Manus (PNG) dan tahanannya di deportasi ke Autralia.
Indonesia Negara yang megelola wilayah New Guinea Bagian Barat. Perkembangan politik dan ideology kebangsaan papua di Negara Papua New Guinea menjadi kekhawatiran terhadap integrasi wilayah Negara Kesatuan Repulik Indonesia (NKRI) atas Papua Barat, oleh karena itu menjadi perhatian serius Presiden Republic Indonesia dari rezim ke rezim yang berkuasa di Indonesia.
PNG sebagai negara yang berhubungan langsung dengan Papua Barat menjadi ancaman serius kedaulatan Indonesia yang tidak bisa dihindari, terutama ditinjau dari aspek kebangsaan Papua yang mempunyai ikatan emosional tradisional turun temurun, baik itu yang besifat etnis, budaya dan wilayah geografi. Oleh karena itu, kini Indonesia sudah tidak bisa lagi menganggap remeh dengan PNG, wasalam.(Kgr)
Penulis adalah Aktivis Pemerhati Masalah Papua Barat.
Gambar Ilustrasi/Foto Papua New Guinea Post Courier
