Oleh: Kepala Misi Pemerintahan Sementara (ULMWP) untuk Uni-Eropa (EU), Mr. Oridek Ap
–––––––––––––––
Sebagai update dari Pemerintahan Sementara ULMWP kepada bangsa Papua bahwa, pada tanggal 21 Februari 2022, dalam menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan oleh MEP (Member of the European Parliament atau Anggota Parlemen Uni-Eropa) dan Wakil Ketua IPWP, Presiden Carles Puigdemont, Wakil Presiden dan Perwakilan Tinggi Uni-Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan, Josep Borrell, menyatakan bahwa “Uni-Eropa mendorong Indonesia untuk mengizinkan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mengunjungi West Papua dan telah mendesak Indonesia untuk memperpanjang undangan tetap kepada semua Pelapor Khusus dan pemegang Mandat.”
Borrell juga menanggapi pertanyaan yang diajukan atas perjanjian perdagangan Uni-Eropa dengan Indonesia bahwa apakah catatan hak asasi manusia Indonesia di West Papua akan dipertimbangkan.
Pada tanggal 6 April 2022 Presiden Sementara Benny Wenda diterima oleh Kepala Misi Komisi Uni-Eropa di Belanda Mr. Didier Herbert di kantornya di Den Haag.
Uni-Eropa dan semua organisasi dan negara lain yang mengirim uang ke Indonesia perlu tahu bahwa mereka mendanai genosida terhadap rakyat West Papua. Mereka memusnahkan kita, mereka membantai kita seperti binatang dan masyarakat internasional membayar tagihan.
Seperti yang telah ditunjukkan oleh Pengacara Internasional untuk West Papua (ILWP), bahwa Uni-Eropa seharusnya tidak mendanai pendudukan Indonesia dan ekstraksi kekayaan dari West Papua dan bahwa “seperti yang saat ini dipertimbangkan, beberapa elemen dari perjanjian perdagangan Uni-Eropa dengan Indonesia kemungkinan akan ilegal di bawah hukum internasional, mengikuti keputusan Pengadilan Umum Uni-Eropa mengenai Sahara Barat dan perjanjian perdagangan Uni-Eropa dengan Maroko”.
Oleh karena itu, kami meminta kepada Komisi UE (Uni-Eropa) bahwa:
(1). Hentikan negosiasi perdagangan Anda dan hentikan pendanaan terhadap Indonesia. Sumber daya yang diperdagangkan Indonesia berasal dari tanah kami yang diduduki secara ilegal. Perjanjian perdagangan Anda didasarkan pada darah dan tulang-tulang orang West Papua.
(2). Setiap bisnis berbasis Uni-Eropa dengan investasi atau kepentingan di West Papua harus berhenti beroperasi.
(3). Berhenti mendukung “Otonomi Khusus” yang bukan solusi dan telah jelas ditolak oleh rakyat West Papua.
(4). Kami menyambut baik seruan untuk kunjungan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB. Pemerintah Sementara ULMWP dan rakyat West Papua telah siap menyambut PBB. Dunia perlu melihat apa yang telah dilakukan Indonesia kepada rakyat kita selama 60 tahun terakhir.
____
Kredit foto: Daan Veldhuizen
