Oleh Ibrahim Peyon, Ph.D.
Selama ini pemerintah Indonesia selalu bersandar kepada pemerintah Belanda, menyatakan bahwa Belanda mendukung Indonesia atas kedaulatan West Papua. Indonesia juga klaim, bahwa satu-satunya hukum Internasional yang dukung Indonesia atas Papua adalah hukum jurisprudensi, yang mengatakan daerah bekas koloni Belanda otomatis menjadi bagian dari Indonesia. Belanda menjadi tempat sandaran Indonesia itu kini telah berubah. Parlemen dan pemerintah Belanda secara resmi dukung pemerintah sementara ULMWP dan perjuangan bangsa Papua.
Bila kita ikuti dengar pendapat kemarin di Parlemen Belanda ini dan presentasi Presiden Wenda, Ketua IPWP Alex Sobe dan ketua ILMWP tentang bergerakan di seluruh dunia atas Papua, maka Papua telah mencapai pada tahap apa yang disebut KONSOLIDASI DAN MOBILISASI DUKUNGAN INTERNASIONAL OLEH BERBAGAI NEGARA DAN PEMERINTAH RESMI. Dalam tahun ini Madrid-Spanyol, UK/Inggris, Belanda, Uni-Eropa, Fiji, Selandia baru, dan ACP 79 negara.
Konsolidasi dan mobilisasi dukungan atas Papua sebagai contoh dalam 3 bulan terakhir tahun ini saja, sudah sangat jelas mobilisasinya masif. Di Melanesia khususnya PNG dan Piji sebagai tempat sandaran Indonesia telah perubahan sikap politik. Perdana menteri PNG resmi pidato di sindang Umum PBB tahun lalu, dan awal bulan ini sebelum ke Jakarta bertemu Presiden Jokowi, Marape bertemu dengan Sekjend MSG, salah satu perbicaraan mereka adalah dialog Konstruktif dengan Indonesia soal West Papua. Kunjungan Marape ke Jakarta tidak lepas dari konsolidasi dan mobilisasi internasional tersebut. Sekaligus secara simbolik PNG mengajarkan Indonesia soal negara demokrasi, Karena PNG telah selesai melaksanakan Referendum di Bogenville secara demokraksi damai, dan Bogenville memenangkan referendum untuk kemerdekaan. Tidak seperti Referendum di Timor-Leste dengan kekerasan, lumuran darah dan kriminalitas Indonesia.
Bulan lalu perdana menteri Fiji bicara di Parlemen Fiji bahwa pemerintah Fiji dan pemerintah negara lain dorong masalah Papua ke tingkat internasional dan Papua harus diselasaikan melalui mekanisme Internasional. Bulan lalu juga menteri luar negeri Selandia Baru, Nanaia Mahuta, mengumumkan dalam switternya pertemuannya dengan Michelle Bachelet, ketua Komisi Tinggi HAM PBB untuk kasus Papua. Tiga hari lalu Menlu Selandia Baru Nanaia Mahuta bicara di media Fiji, bahwa pemerintah Selandia Baru mendesak Indonesia segera umumkan jadwal untuk kunjungan ketua Komisi Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet ke West Papua.
Bulan lalu, presiden Wenda dan Embasador Ap ke Madrid bertemu Senat dan Parlemen secara kolektif dan resmi. Bergerakan-bergerakan ini menunjukkan Konsolidasi dan mobilisasi internasional atas Papua sudah mencapai tingkat tertinggi.
Perubahan sikap politik pemerintah Belanda terjadi beberapa tahun terakhir ini setelah ULMWP terbentuk. Forum dengar pendapat oleh Komisi Luar Negeri Belanda dilakukan tahun 2017, yang dihadiri juga oleh Presiden Benny Wenda, Ambasador Uni-Eropa tuan Oridek Ap, dan Alex Sobe, ketua IPWP/anggota Parlemen Inggris. Pasca hearing itu, Menteri luar negeri Belanda, Stef Blok resmi menyatakan dukung resolusi PIF dan dorong Komisi HAM PBB ke Papua. Pada selasa 1 Februari 2022, Parlemen Belanda secara resmi keluarkan resolusi dukung kunjungan PBB ke West Papua, dan dengar pendapat hari ini adalah agenda lanjutannya.
Salah satu hal penting dalam dengar pendapat ini adalah pengakuan parlemen Belanda tentang posisi pemerintahan sementara ULMWP, dalam forum resmi ini dipanggil "Selamat Datang Presiden Sementara" kepada Benny Wenda, dan tuan Oridek Ap dipanggil sebagai Ambassador Uni-Eropa, bulan lalu Senat dan Parlemen Spanyol juga dipanggil dengan Presiden sementara dan Ambassador. Sebutan Presiden Sementara dan Ambassador, hal ini tahap awal dimulainya pengakuan atas posisi politik. Pengakuan anggota parlemen Belanda atas posisi ini sangat penting, karena Belanda adalah pekas koloni Papua. Perubahan sikap politik Belanda ini sangat penting, karena Belanda memiliki tanggung jawab moral besar atas Papua. Dukungan Belanda menjadi ukuran dukungan negara lain.
Dalam dengar pendapat ini, muncul tiga agenda penting:
Pertama, agenda buka kembali sejarah Papua masa lalu. Hearing mendorong pemerintah Belanda harus buka kembali sejarah masa lalu, terkait New York Agremmen, Roma Agremmen, dan Resolusi PBB No. 2405. Kita lihat di atas meja, salah satu anggota Parlemen Belanda terletak buku profesor PJ. Drooglever, Tindakan Pilihan Bebas, buku ini dan banyak dokumen lain menjadi rujukan untuk buka kembali sejarah Papua yang kemarin dorong dalam hearing ini.
Kedua, agenda dekolonisasi. Agenda dekolonisasi menjadi satu agenda penting yang muncul dalam hearing ini, bagaimana pemerintah Belanda mendorong agenda itu secara sistematis mengikuti langkah Timor-Leste, Kaledonia Baru, dan Prancis Polinesia.
Ketiga, agenda tijau kembali Investasi di Papua. Dalam hearing juga mendorong negara-negara anggota Uni-Eropa ditinjau kembali perjanjian dengan Indonesia tentang investasi Ekonomi di West Papua. Karena Papua sebagai status pendudukan Ilegal, maka hukum internasional larang negara-negara lain menanamkan investasi mereka di wilayah pendudukan/ masih status ilegal. Aturan ini juga telah diterapkan dalam kasus Sahara, negara-negara yang memiliki saham di Sahara telah dicabut kembali karena status politik masih bermasalah. Dengan Hearing ini diharapkan negara-negara anggota Uni-Eropa evaluasi kembali investasi mereka di West Papua.
Perubahan sikap politik pemerintah Belanda atas West Papua ini terkontribusi pada enam hal: Pertama, pemerintah Indonesia menjadikan Belanda sebagai tempat sandaran atas eneksasi Papua telah runtuh dan tidak ada tempat. Kedua, klaim Indonesia atas aneksasi Papua sebagai miliknya karena pekas koloni Belanda berdasarkan asas hukum Jurisprudensi, tidak mendasar dan tidak dukung posisi Indonesia di Papua. Ketiga, sikap resmi pemerintah Belanda dijadikan sebagai dukungan kedaulatan Indonesia atas Papua dan Indonesia bersembunyi di balik sikap Belanda dari berbagai kejahatan kemanusiaan di West Papua telah runtuh. Keempat, memungkinkan pemerintah Belanda buka kembali sejarah masa lalu. Kelima, memungkinkan pemerintah Belanda ambil sikap dorong agenda dekolonisasi ke PBB. Keenam, memungkinkan negara-negara Uni-Eropa akan investasi mereka di West Papua mengikuti kasus Sahara Barat.
Dengan demikian, tidak ada tempat bagi Indonesia bersandar dan bersembunyi atas Papua.
___
FOTO: Rapat hearing antara Pemerintahan Sementara ULMWP dengan Komisi Urusan Luar Negeri dari Parlemen Belanda di Kantor Parlemen Belanda, Rabu (6/04/2022). | Credit: ULMWP.
