Belanda telah menjadi negara internasional ke-83 yang meminta Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia diizinkan masuk ke West Papua.
Menyusul pertanyaan yang diajukan oleh anggota parlemen dari tujuh partai politik Belanda, Menteri Luar Negeri Belanda menyatakan pada 12 Januari bahwa, ‘penting untuk dikunjungi’ oleh Komisaris Tinggi ‘secepat mungkin’.
Menteri juga mencatat bahwa pemerintah Belanda mengetahui sejumlah besar organisasi yang menentang pembaruan ketentuan ‘Otonomi Khusus’ Indonesia di West Papua. Petisi yang ditandatangani oleh lebih dari setengah juta orang masih diedarkan di dalam negeri.
Pertanyaan parlemen dan pernyataan pemerintah menyusul dengar pendapat Komite Urusan Luar Negeri Belanda pada November 2020, di mana anggota United Liberation Movement for West Papua, termasuk Presiden Sementara Benny Wenda, berbicara kepada anggota parlemen Belanda.
Delapan belas negara di Forum Kepulauan Pasifik menyerukan kepada Komisaris Tinggi PBB untuk diizinkan masuk ke West Papua pada Agustus 2019. Lebih dari 79 negara di Organisasi Kelompok Negara Afrika, Karibia dan Pasifik menggemakan seruan tersebut pada Desember 2019, dan November lalu Pemerintah Inggris menambahkan suaranya. Dengan 83 negara sekarang meminta Indonesia untuk memberikan akses PBB, tekanan terhadap Jakarta menjadi semakin besar.
Kantor Komisaris Tinggi mengatakan bahwa pihaknya masih bertujuan untuk mengamankan akses ke West Papua, tetapi negara Indonesia dihadang oleh hambatan. Pada 30 November tahun lalu, kantor Komisaris Tinggi mengeluarkan pernyataan tegas yang mengutuk pelanggaran hak asasi manusia di West Papua.
ULMWP mengumumkan pembentukan Pemerintah Sementara West Papua pada bulan Desember tahun lalu, berjanji untuk merebut kembali negara dan merebut kembali kedaulatan Papua. Pemerintah Sementara memimpin upaya internasional untuk mengamankan kunjungan penting PBB ke West Papua, dan akan terus meningkatkan tekanan pada pemerintah Indonesia.
___________
Keterangan gambar: Rapat Audiensi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) bersama Parlemen Belanda pada tanggal (18/11/2020), diselenggarakan oleh Mr. Bram van Ojik MP terkait pertanyaan parlemen mengikuti rapat prosedur khusus kepada Menteri Luar Negeri Belanda Mr. Stef Blok tentang situasi Hak Asasi Manusia di West Papua.
------------
Lampiran (1) :
𝗣𝗲𝗺𝗲𝗿𝗶𝗻𝘁𝗮𝗵 
𝗜𝗻𝗴𝗴𝗿𝗶𝘀 𝗠𝗲𝗻𝗷𝗮𝗱𝗶 𝗡𝗲𝗴𝗮𝗿𝗮 𝗸𝗲-𝟴𝟮 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗠𝗲𝗻𝘂𝗻𝘁𝘂𝘁 𝗔𝗸𝘀𝗲𝘀 𝗣𝗕𝗕 𝗸𝗲 𝗪𝗲𝘀𝘁 𝗣𝗮𝗽𝘂𝗮
𝗜𝗻𝗴𝗴𝗿𝗶𝘀 𝗠𝗲𝗻𝗷𝗮𝗱𝗶 𝗡𝗲𝗴𝗮𝗿𝗮 𝗸𝗲-𝟴𝟮 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗠𝗲𝗻𝘂𝗻𝘁𝘂𝘁 𝗔𝗸𝘀𝗲𝘀 𝗣𝗕𝗕 𝗸𝗲 𝗪𝗲𝘀𝘁 𝗣𝗮𝗽𝘂𝗮Lampiran (2) :
Pemerintah 
Belanda Menjadi Negara ke-83 yang Menyerukan Kunjungan PBB ke West Papua
Belanda Menjadi Negara ke-83 yang Menyerukan Kunjungan PBB ke West Papua
